TNI Semakin Menggiurkan

TNI yang terus berkembang ternyata bagaikan lampu yang berpendar di tengah malam gelap yang dikerubungi laron yang tertarik akan cahaya yang dipancarkannya.

Jika di masa lalu militer didekati karena akses bisnisnya yang sangat luas dan nyaris tak tersentuh, sekarang TNI didekati karena uangnya yang semakin banyak.Dahulu,bisnis militer bagaikan gurita dan nyaris tak tersentuh lembaga pemantau baik dari pemerintah atau dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Anggaran pertahanan yang terus membesar dari tahun ke tahun membuat TNI serta Dephan sebagai lembaga pengontrolnya berubah menjadi ladang potensial bagi para pebisnis. Berbagai macam kesempatan bisnis ditawarkan dengan kian membesarnya anggaran TNI. Pada 2004 saja, militer lewat Dephan mendapat jatah Rp21 triliun. Angka tersebut naik cukup signifikan hingga mencapai sekitar 400% dibanding pada 2000.

Pada tahun itu pemerintah hanya mengalokasikan dana sebesar Rp5,4 triliun untuk pos militer. Kenaikan tersebut dalam rangka program profesionalisasi militer yang sedang digalakkan seiring isu reformasi di segala bidang yang sedang digiatkan. Terakhir, dalam RAPBN 2008 yang telah disahkan DPR, Dephan mendapat jatah anggaran mencapai Rp33,7 triliun. Angka tersebut sedikit meningkat dibanding anggaran pada 2007 sebesar Rp31,5 triliun.

Angka-angka tersebut masih jauh dari cukup dan terkesan sangat kecil dibanding negara-negara jiran. Ketidakmampuan pemerintah menjadi alasan utama. Pada 2005 saja Dephan mengajukan anggaran sebesar Rp45 triliun, tetapi yang disetujui hanya Rp23 triliun. Kondisi kurang lebih serupa terulang pada 2006.Pada saat itu,Dephan mengajukan Rp56 triliun, tapi hanya mendapat Rp28 triliun. Bahkan, Dephan merencanakan anggaran sebesar Rp141 triliun untuk masa anggaran 2009. Demikian pula dari segi bisnis besaran anggaran yang mencapai triliunan rupiah ini tetap menggiurkan.

Terlalu Banyak Beban

Konsep fokus pertahanan Indonesia sekarang sudah berubah dari yang sebelumnya pada angkatan darat sekarang ke angkatan laut. Hal tersebut terkait persepsi ancaman dan kondisi Indonesia yang merupakan negara maritim. Saat ini, Indonesia menerapkan persepsi melihat ke dalam (inward looking). Potensi ancaman pada negara ini dianggap relatif datang dari dalam negeri sendiri. Potensi tersebut, di antaranya terorisme, penyelundupan (smuggling), penebangan ilegal (illegal logging), isu separatisme.

Potensi ancaman untuk perang nyaris dikesampingkan karena sekalipun terjadi beberapa kali ketidaksepahaman dengan negara- negara tetangga, dianggap tidak akan mengakibatkan perang. Untuk menjaga Indonesia dari berbagai potensi ancaman tersebut, TNI beroperasi dengan konsep Tri Matra Terpadu. Konsep ini merupakan bentuk kerja sama antara masing-masing matra dalam mengamankan wilayah Indonesia. Namun, ternyata beban yang disokong TNI melebihi kemampuan topangan anggaran yang dikucurkan.

Dalam Rencana Strategi Pembangunan Pertahanan Negara 2005–2009 pada Tahun Anggaran 2007, Dephan dan TNI membutuhkan anggaran minimal Rp74,479 triliun. Namun, yang terealisasi hanya Rp31,5 triliun. Dana tersebut digunakan untuk belanja pegawai sebesar Rp12,6 triliun, belanja barang Rp8,4 triliun, dan belanja modal Rp10,1 triliun. Kondisi tersebut menyebabkan kebutuhan kekuatan minimal (minimum essential force) sebesar 0,4% dari penduduk tak dapat terpenuhi. Dampaknya adalah tugastugas TNI dalam rangka menegakkan kedaulatan dan keutuhan NKRI terganggu. (pangeran ahmad nurdin/ litbang SINDO)


*Dimuat di Harian Seputar Indonesia edisi 5 November 2007